Pelaksanaan Sistem Kerja Outsourcing dan Dampaknya bagi Buruh

  1. Pelaksanaan Sistem Kerja Outsourcing dan Dampaknya bagi Buruh

Kondisi perburuhan Indonesia saat ini sangat rentan, penuh ketidakpastian dan kapan saja dapat terancam PHK. Keputusan PHK itu bisa berlangsung akibat perusahaan tidak menerima order lagi dari pembelinya di luar negeri atau perusahaan mengalami mis-manajemen sehingga terjadi kebangkrutan. Keadaan ini dipengaruhi oleh pengesahan sistem kerja outsourcing dan sistem kerja kontrak. Sistem kerja ini semakin marak dilakukan oleh para pemilik modal, data menunjukkan sekitar 60-70% jumlah pekerja adalah pekerja kontrak dan outsourcing. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemilik modal yang menggunakan sistem kerja tersebut antara lain menghemat biaya yang seharusnya digunakan sebagai tunjangan bagi karyawan tetap seperti tunjangan kesehatan, THR, pesangon dan cuti hamil bagi wanita. Alasan pemerintah mengesahkan UUK No.13/2003 adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran yang tinggi.

Sebelum sebuah perusahaan memberlakukan sitem kerja outsourcing terdapat dua tahapan perjanjian yang harus dilalui dalam penyediaan jasa pekerja yaitu pertama, perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia buruh yang berisi tentang syarat-syarat pekerjaan yang akan di-outsource-kan. Menurut pasal 65 ayat 2 UUK No.13/2003 pekerjaan yang akan di-outsource-kan harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

  1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
  2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
  3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
  4. tidak menghambat proses produksi secara langsung

Kedua, perjanjian antara penyedia buruh dengan buruhnya yang mengatur tentang syarat-syarat penyediaan buruh menurut pasal 66 ayat 2 UUK No.13/2003 yaitu:

  1. adanya hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan penyedia buruh
  2. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan dana atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara tertulis dan ditandangani kedua belah pihak
  3. perlindungan dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia buruh

Jadi buruh yang sehari-hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan berkedudukan sebagai karyawan di perusahaan penyedia tenaga kerja, sehingga segala hak-hak dan persoalan yang menyangkut buruh tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia tenaga kerja. Kontrak kerja antara buruh dengan perusahaan penyedia tenaga kerja tergantunga pada berapalama waktu yang telah disepakati oleh perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja.

Jika dilihat dari pasal-pasal diatas seakan tidak terjadi masalah dalam diri buruh ketika bekerja sebagai buruh outsourcing, karena secara teori haknya akan dipenuhi oleh perusahaan penyedia tenaga kerja. Namun, dalam prakteknya terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan maupun perusahaan penyedia tenaga kerja terhadap sistem kerja outsourcing. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain:

  1. Perusahaan pemberi pekerjaan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang di-outsourcekan contohnya PT. Mitshuba Indonesia yang beroperasi di Tangerang, mempekerjakan buruh outsourcing sebagai operator produksinya (Saptorini, 2005:19)
  2. Selain itu, mereka juga melanggar tentang batas waktu kerja yang ditetapkan bagi buruh, dalam pasal 59 ayat 1 butir kedua menyebutkan bahwa pekerjaan waktu tertentu paling lama 3 tahun namun banyak perusahaan yang terus memperpanjang waktu tersebut tanpa mengangkat buruh menjadi karyawan tetap (Asi, HG, 2003)
  3. Perjanjian kerja dibuat sepihak atau tanpa proses kesepakatan, pekerja tidak diberi tahu isi perjanjian kerja, pekerja mayoritas tidak diberikan fasilitas kesehatan, uang makan dan uang lembur hal ini tidak sesuai dengan UUK No.13/2003.
  4. Terdapatnya sejumlah perusahaan penyedia kerja yang mengutip uang dari buruh outsourcing seperti yang dilakukan perusahaan outsurcing PT. Buana Citra dibilangan Cimone, Tangerang. Bagi buruh yang menitipkan surat lamaran dikenakan biaya Rp 50.000,- sedangkan bagi yang sudah lulus seleksi dikenakan uang dengan jumlah antara 300 ribu sampai 1 juta rupiah.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut sudah sering terjadi, namun buruh tidak dapat berbuat banyak karena ia harus tetap bekerja demi mendapat uang untuk mencukupi kebutuhan. Hal inilah yang disebut Marx sebagi keterasingan, dimana seorang buruh tidak dapat hidup sebagaiman layaknya manusia, yang dapat terus menerus meningkatkan kemakmurannya sendiri melainkan terantai pada tingkat kehidupan hewani. Tingkat hidup hewani, karena ia tidak dapat lepas dari keharusan untuk mempertahankan hidup dari hari ke hari (Kusumandharu, 2004:177).

Dalam sistem kerja outsourcing buruh menjadi komoditas karena ia dijual oleh para penyedia tenaga kerja kepada pembeli tenaga kerja (perusahaan pemberi kerja) dengan ditutupi oleh “perjanjian” yang sejak awal memang tidak berpihak kepada buruh. Dalam sistem kerja ini keadaan buruh jauh lebih sulit daripada biasanya karena ia tidak memiliki kepastian kerja, sewaktu-waktu ia dapat diberhentikan dari pekerjaannya tanpa pesangon meskipun ia telah bekerja cukup lama. Selain itu, ia juga tidak mendapatkan tunjangan kesehatan dan cuti atau libur dengan alasan apapun, tidak masuk maka berarti potongan gaji.

Dampak sistem kerja outsourcing ini memang sangat buruk. Dalam sistem ini juga buruh tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk promosi jabatan karena ia bekerja dalam waktu yang dibutuhkan perusahaan pembeli kerja, misalnya suatu perusahaan perlu buruh outsourcing untuk pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu, ketika pekerjaan selesai maka dengan mudah buruh tersebut akan dipecat dan suatu saat akan direkrut kembali bila dibutuhkan. Bahkan banyak perusahaan nakal yang pada dasarnya memang memerlukan pekerja untuk mengerjakan pekerjaan tertentu  untuk seterusnya menggunakan sistem tersebut karena tidak ingin kehilangan banyak modal untuk tunjangan tenaga kerja atau buruh. Hal ini berarti buruh tidak akan pernah berkesempatan untuk menaikkan taraf kesejahteraan hidup.

Kesalahan lebih besar dari ini adalah pemerintah cenderung tidak melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar peraturan dalam UUK No.13/2003. Sebenarnya pengesahan sistem kerja outsourcing saja sudah merupakan mimpi buruk bagi kaum buruh di Indonesia, kesengsaraan ini semakin berat ketika pemerintah tidak berpihak pada buruh pada saat perusahaan melakukan pelanggaran hukum atas hak-hak buruh. Pemerintah lebih mementingkan keberadaan investor asing, takut bila investor asing tersebut akan lari dari Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja outsourcing lebih memihak kaum pemilik modal dari pada kaum buruh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s